Pemerintah Diminta Perhatikan Ketersediaan Air Bersih di Jayawijaya

jpnn.com, JAYAWIJAYA - Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa, meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan air bersih bagi warga Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
"Di pusat Kota Jayawijaya hampir semua sudah (ada air bersih), tetapi distrik hanya beberapa saja. Oleh karena itu kami mendorong untuk pipanisasi ke setiap rumah dan ini harus kita capai sebelum akhir tahun 2020," katanya di Wamena, Jayawijaya, Senin.
Pada kunjungan reses yang melibatkan pejabat kementerian pekerjaan umum itu, Nurhayati Monoarfa mengatakan pemerintah memiliki kewajiban menyediakan 60 liter air/orang/hari.
"Saya ingin Kementerian PUPR prioritas untuk air baku harus tercukupi, baik bendungan dan lain-lain," katanya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan beberapa tahun lalu pemerintah pusat mengupayakan pembangunan intake (lubang asupan) air yang baru, namun hingga kini belum bisa dimanfaatkan.
Bupati mengatakan pembangunan intake itu terhambat, setelah Jayawijaya yang sebelumnya masuk Balai Sungai Jayapura dipindahkan untuk masuk ke Balai Sungai Merauke.
"Sejak itu putus komunikasi dengan kami. Makanya kita lihat, DAM di tempat kita tidak jalan sampai sekarang," katanya.
Untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Jayawijaya telah mengalokasikan dana secara bertahap, misalnya untuk pembangunan jaringan instalasi air bersih di Distrik Yalengga.
Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa, meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan air bersih bagi warga Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar
- Mentrans Iftitah Tetap Optimistis Kembangkan Kawasan Transmigrasi di Tengah Efisiensi
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Rapat di DPR, Mendes Yandri Ungkap Belanja Masalah & Bentuk Tim Pengawasan Dana Desa