Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Kades

JAKARTA - Pemerintah diminta jangan hanya memikirkan renumerasi pejabat di pusat, tapi juga di daerah. "Saya lihat ada ketimpangan besar untuk kesejahteraan pejabat pusat dan daerah. Apalagi dengan adanya renumerasi, pejabat pusat kian makmur," kritik Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Mekeng, dalam rapat kerja dengan Kepala Bappenas, Selasa (10/11).

Melchias mencontohkan soal status kepala desa (kades) yang hingga sekarang tidak pasti. Kades yang merupakan jabatan politik hanya menerima gaji tiga atau enam bulan sekali. Ini jauh berbeda dengan sekretaris desa yang merupakan jabatan birokrasi, sehingga menerima gaji rutin per bulan.

"Lima tahun saya duduk di DPR, saya selalu meminta agar nasib kepala desa diperhitungkan," ujar Melchias Mekeng.

Ia pun menyatakan telah meminta Menkeu agar memasukkan anggaran gaji kades, entah itu lewat APBN atau APBD, supaya mereka bisa menerima gaji tiap bulan. Sayangnya, sampai sekarang hal itu belum ada realisasinya.