Pemerintah Diminta Prioritaskan APBN untuk Ciptakan Lapangan Kerja

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate meminta pemerintah meninjau ulang RAPBN 2016 agar lebih diprioritaskan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini juga telah disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas, Rabu (16/9).

Dijelaskan, rapat tersebut membahas asumsi makro RAPBN 2016 dengan berbagai proyeksi dan kemungkinan yang akan memengaruhi anggaran negara secara menyeluruh. Saat itu Johnny menyampaikan pandangannya agar pihak kementerian bersedia meninjau kembali postur APBN.

Dia menilai penurunan harga minyak dunia akan berdampak sangat besar terhadap sektor penerimaan. Di sisi lain, gambaran penerimaan dari sektor PPN 2015 juga tak terlalu memberi gambaran bagus terhadap proyeksi pajak penghasilan pada 2016 mendatang.

Situasi akan semakin tak menentu seiring situasi global yang masih labil. Apalagi masih adanya kemungkinan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya. “Ini semua memberi tekanan besar terhadap sektor penerimaan kita di APBN 2016 mendatang,” kata politikus NasDem itu di gedung DPR Jakarta, Kamis (17/9).

Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur I ini menegaskan bahwa prioritas visi-misi Presiden Joko Widodo adalah penciptaan lapangan kerja baru, sehingga pos pengeluaran APBN harus merujuk tujuan itu. Sebagai konsekuensinya belanja-belanja lain yang tak seiring dengan penciptaan lapangan kerja, hendaknya ditunda dulu. Tentu saja itu akan berimbas pada besaran angka APBN.

Disampaikan bahwa pengalaman APBN 2015 telah menetapkan politik anggaran yang sangat optimistik dengan kisaran Rp2.000 triliun. Faktanya, angka itu sangat sulit tercapai di tengah iklim ekonomi global yang lesu. Beranjak dari kondisi itu, pemerintah harus lebih realistis dalam merumuskan APBN 2016.

Dalam padangan Johnny, pemerintah dan DPR tak perlu ragu memotong belanja-belanja yang tidak perlu, seperti belanja-belanja administratif, kenaikan tunjangan, dan sebagainya. Dengan begitu APBN bisa lebih berkualitas meski besarannya tak mencapai Rp2.000 triliun. APBN yang berkualitas itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Ini suatu pandangan yang mungkin tak enak didengar, tapi ini berasal dari pengamatan yang tulus, demi bangsa negara saja,” tuturnya.