Pemerintah Diminta Respon Keluhan Hakim

JAKARTA--Jika kesejahteraan komunitas hakim tidak segera diperbaiki, institusi pengadilan dan para hakim justru bisa menjadi titik lemah penegakan hukum. "Inilah esensi pesan dari rencana mogok massal para hakim daerah," kata Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Senin (9/4), di Jakarta.

Karena itu, menurut Bambang, kalau pemerintah masih konsisten dengan agenda penegakan hukum, keluh kesah para hakim itu justru harus diapresiasi, karena mereka mengungkap sekaligus menunjukan adanya kelemahan mendasar dalam agenda penegakan hukum di negara ini.

"Demi tujuan besar agenda penegakan hukum, keluhan hakim daerah harus direspons dengan kebijakan yang solutif," jelasnya.

Memang, lanjut dia, setinggi apa pun jabatan atau profesi yang disandang seseorang, jika kesejahteraan hidupnya di bawah standar rata-rata, selalu saja akan muncul dorongan untuk memperbaiki kesejahteraan dengan cara lain. Misalnya mencari dan menekuni kerja sampingan. Bisa juga melakukan kerja haram dengan cara melanggar kode etik jabatan atau profesi alias mengomersilkan jabatan.