Pemerintah Diminta Sederhanakan Struktur Cukai Rokok
Rabu, 27 September 2017 – 18:10 WIB
Terpisah, anggota Komisi XI DPR Ahmad Nadjib juga menyampaikan kekhawatiran yang serupa. Nadjib mengkritisi penerapan batas produksi 3 miliar batang untuk rokok buatan mesin merupakan formulasi kebijakan yang tidak tepat.
Hal itu karena hanya menimbulkan celah-celah yang bisa digunakan pabrikan.
Karena itu Nadjib meminta pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang menyangkut batasan produksi agar nantinya persaingan di industri adil dan penerimaan negara bisa lebih optimal.
“Itulah makanya kami perlu formulasi ulang terkait batasan-batasan dan regulasi. Bagaimana kita mengklasifikasi itu yang kemudian adil buat industri dan juga menguntungkan buat pemerintah," tandasnya.(chi/jpnn)
Proses penyederhanaan ini diyakini akan bisa meningkatkan penerimaan negara, asalkan tidak ada kebijakan-kebijakan yang kontradiktif.
Redaktur & Reporter : Yessy
BERITA TERKAIT
- Penundaan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Masyarakat
- Rokok Ilegal Merajalela, Negara Rugi Rp 5,76 Triliun Akibat Kenaikan Tarif Cukai
- Peneliti & Pakar Sepakat Cukai Rokok Perlu Dinaikkan Demi Tekan Jumlah Perokok
- Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Dinilai Bakal Suburkan Rokok Ilegal
- Soal Rencana Kenaikan Cukai Rokok, Ketua DPD RI Beri Solusi Agar IHT Tidak Terimbas
- Bea Cukai Gelar Operasi Rokok Ilegal Secara Serentak di 4 Wilayah Ini