Pemerintah Diminta Serius Mengelola Petani Muda Modern Berbasis Digital
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah khususnya kementerian pertanian agar memberikan porsi lebih untuk mengelola petani muda yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.
Menurut Akmal, tuntutan zaman saat ini adalah mulai dari sistem produksi hingga pemasarannya mengadopsi sistem digital pada instrumen pelaksanaannya.
“Masa pandemi ini secara tidak sadar telah memacu kreativitas seluruh masyarakat berbagai profesi untuk menyesuaikan diri agar selamat dalam menjalankan dunia usahanya,” kata Andi Akmal saat rapat di DPR bersama pemerintah untuk mulai masa persidangan II Tahun Sidang 2020 – 2021, Rabu (18/11/2020).
Di bidang pertanian, menurut Andi Akmal, menciptakan tren mengakibatkan produk yang biasa saja sebelum-sebelumnya, menjadi buruan setiap pecinta produk tanaman hingga turut merubah prilaku.
“Sebagai contoh tanaman hias yang asalnya tumbuh di hutan kini diburu, begitu juga tanaman yang daunya bolong-bolong dulu biasa saja, sekarang menjadi tanaman idola,” tutur Akmal.
Politikus PKS ini menyampaikan pada pemerintah, bahwa tren sebuah produk terutama hortikultura jenis hias tidaklah bertahan lama sehingga ketika pesona sebuah produk tanaman hias sudah mulai sirna, mesti diciptakan kembali tren-tren baru.
Hal ini bagai anak muda, menurut Akmal sangat menarik karena ada tantangan dan hal baru. Hanya saja perlu pendampingan program yang menarik, dan tentunya bila program ini dari pemerintah akan makin menarik dan jelas.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini juga mencontohkan bukan hanya produk hortikultura yang merupakan core kementeraian pertanian. Di bidang perikanan, tren peliharaan ikan hias di rumah juga menjadi peluang menarik bagi anak-anak muda.
Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah khususnya kementerian pertanian agar memberikan porsi lebih untuk mengelola petani muda yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat