Pemerintah Diminta Serius Urus Pertanian

Dia juga menyatakan, masalah ini bukan hanya masalah yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian saja. Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan juga harus bertindak. Dicontohkan  alokasi kredit untuk pertanian yang kecil  hanya enam hingga tujuh persen. "Tidak sampai 10 persen, dan sangat kecil," tegasnya.

Begitu juga dengan Kementerian Perdagangan. "Kalau orientasi masih memerbesar impor, sama sekali tidak berorientasi kepada kepentingan bangsa, itu bahaya sekali. Itu terlihat dari cara kerja pemerintah yang langsung membuka kran impor pangan begitu terjadi ancaman kekurangan pangan. Strategi yang komprehensif untuk menanggulangi krisis pangan yang sering di Indonesia tidak pernah ditempuh," tegas Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD itu.

Lebih jauh dia menegaskan, dalam 12 tahun terakhir, kebijakan pangan nasional tidak terarah dengan baik. (boy/fas/jpnn)