Pemerintah Diminta Setop Rencana Kenaikan Cukai Rokok 2023

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta lebih bijaksana dengan tidak menaikkan cukai rokok pada 2023 mendatang, agar industri rokok tidak makin menderita dan tumbang.
“Kami sangat menolak kenaikan cukai rokok 2023. Kami sudah sampaikan hal ini ke menteri (Keuangan) dengan alasan tentunya, bukan hanya sekadar menolak karena selama ini Formasi realistis saja. Tahun depan dengan baru pulihnya ekonomi seusai pandemi kami memohon pemerintah tidak menaikkan cukai tahun depan,” ujar ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto.
Heri menjelaskan, apabila pemerintah ngotot menaikan cukai rokok banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
Pertama, akan terjadi pengurangan pegawai atau buruh yang berarti menghasilkan pengangguran yang sangat banyak. Padahal saat ini ekonomi sedang sangat sulit.
Yang kedua akan semakin banyak rokok ilegal. Dan yang ketiga, industri rokok terutama pabrikan rokok menengah dan kecil semakin banyak yang gulung tikar alias bangkrut.
Itu berarti menimbulkan efek negatif juga bagi pemerintah. Akan semakin mempersulit ekonomi.
Hal yang sama disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi.
Menurutnya, usulan kenaikan cukai rokok setiap tahun selain karena pemerintah membutuhkan dana juga karena adanya tekanan dari dunia luar.
Apabila pemerintah ngotot menaikan cukai rokok banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
- Wamentan Sudaryono Ingin Ekspor Pertanian ke Eropa Meningkat Agar Petani Sejahtera
- Tegas, Bea Cukai Semarang Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal Senilai Rp 1,7 Miliar
- Bea Cukai Gelar 139 Penindakan Rokok Ilegal di Jateng-DIY Selama Januari, Ini Hasilnya
- Strategi AA Kadu Menguasai Bisnis Bibit Durian Berkualitas
- Program Jasindo jadi Solusi Menyelamatkan Petani dari Risiko Gagal Panen
- Soal Perubahan Kepemimpinan Dewas dan Direksi Perum Bulog, Begini kata Pakar