Pemerintah Diminta Tak Intervensi Seleksi Pengurus LPJKN

“Kita minta gubernur yang melaksanakan,  karena kepala daerah  tahu persis siapa orang yang berkompeten atau tidak menjadi pengurus di daerah. Jadi bukan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum,” tandasnya.

Akibatnya, pelaku bisnis konstruksi pun menjadi resah karenanya. “Keadaannya akan semakin meresahkan, khususnya pengusaha jasa konstruksi di daerah,” katanya.

Meski demikian Rendy berharap para pelaku jasa kosntruksi tetap bisa bekerja dengan tenang. “Tidak perlu terganggu dengan perkembangan yang sedang terjadi,” pinta Rendy yang terpilih menjadi Ketua DPN pada Munas III LPJKN belum lama ini.(jpnn)