Pemerintah Diminta Tata Mekanisme Pendidikan untuk Cegah Radikalisme

jpnn.com - JAKARTA- Ulama, keluarga dan institusi pendidikan harus saling bersinergi agar sekolah dan anak didiknya jauh dari faham berbau radikal.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menata mekanisme pendidikan agar bisa lebih baik sehingga bisa melawan dan terhindar dari faham tersebut.

“Baik keluarga, ulama dan sekolah harus bersinergi agar anak-anak kita jauh dari faham radikalisme. Tiga hal ini, terutama peran ulama sangat penting agar sekolah terjaga dari faham itu, “ kata Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zubair Mag, Rabu (14/9)

Menurut Zubair, pada masa awal perkembangan Islam, istilah ulama diartikan sebagai seorang hakim, pengacara, saksi ahli dan pengabdi yang terkait dengan profesi hukum maupun juga pejabat birokrasi negara.

“Ulama juga disebut sebagai elite professional dan terpelajar dan terlibat dalam segala bidang urusan kemasyarakatan di mana mereka memiliki kemampuan yang tidak dibeda-bedakan, termasuk pendidikan,” kata Zubair.

Menurutnya, ulama lebih bersifat pada individu yaitu dalam bentuk ikatan yang sangat kuat antara guru dengan murid. Kemudian guru tersebut memercayakannya untuk mengajar yang kemudian diakui oleh kalangan para ulama yang lain. Dan pada akhirnya mendapat pengukuhan dari pemerintah.

Zubair menjelaskan, ulama juga diakui kapasitas keagamaannya dalam bentuk pengakuan resmi oleh para penguasa sebagai pengurus masjid.

Yakni sebagai guru di sekolah-sekolah dasar (maktab), madrasah-madarasah yang sekaligus bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas atau keberhasilan suatu jenjang pendidikan yang mereka jalani.