Pemerintah Diminta Tegas Selesaikan Kasus Penolakan Renovasi Gereja Katolik di Tanjung Balai Karimun

Handojo meminta pemerintah agar tidak menutup mata dengan kasus penolakan gereja tersebut yang dilakukan oleh sekelompok massa. Ia menegaskan negara harus hadir dalam persoalan yang dihadapi 700 umat Katolik yang berada Paroki Santo Joseph Karimun.
“Negara harus hadir untuk menjamin kebutuhan warga negaranya dan tidak boleh diskriminatif. Negara juga tidak boleh kalah dan tunduk pada sekelompok orang yang mencoba merong-rong toleransi yang dirajut selama ini,” tegas Handojo.
Dia menegaskan, persoalan intoleransi di Indonesia butuh ketegasan pemerintah. Pemerintah, kata dia, tidak lagi berada pada tataran wacana atau berimajinasi pada cita-cita kosong untuk membela rakyat yang haknya diintimidasi. Justru negara harus hadir membela dan memperjuangkan kebebasan umat beragama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
“Justru pada persoalan seperti ini kita minta kehadiran dan ketegasan pemerintah untuk membela rakyat. Kita cukupi wacana yang bombastis, tetapi hadir di tengah kehidupan rakyat. Apalagi ketika rakyat sedang menghadapi persoalan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” pungkas Handoyo.(fri/jpnn)
Pemerintah diminta tegas untuk menyelesaikan polemik pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjungbalai, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang beberapa hari terakhir terhalang karena aksi protes dari sekelompok massa.
Redaktur & Reporter : Friederich
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Hadiri Rakor APEKSI, Wali Kota Jaya Negara Bahas Strategi Pembangunan Perkotaan