Pemerintah Diminta Tolak Myanmar Ketua Asean

JAKARTA - Inisiatif Myanmar untuk menjadi Ketua Perhimpunan Negara Asia Tenggara (Asean) pada 2014 mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan di Indonesia. Myanmar dinilai belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada penghormatan institusi Asean terhadap HAM.

Setidaknya ada lima elemen massa yang menyuarakan penolakan tersebut. Kelimanya adalah Asean Inter-Parliamentary  Myanmar Caucus (AIPMC), Solidaritas Indonesia for Asean People, KONTRAS, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI).

Presiden AIPMC Eva Kusuma Sundari menyatakan, pihaknya mendesak pemerintah yang saat ini berposisi sebagai Ketua Asean untuk tidak mendukung permohonan Myanmar tersebut. Eva menilai, negara yang dulu bernama Burma tersebut belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer sejak tahun 1980-an.

“Kami juga mendapatkan laporan ada kejahatan sistematis yang menimpa perempuan Myanmar di perbatasan yang dilakukan oleh militer. Myanmar belum berhasil, kalau Myanmar jadi ketua, Asean-lah yang akan dirugikan. Saya harap Indonesia sebagai negara yang menghormati HAM tidak mendukung Myanmar yang pelanggaran HAM-nya belum beres,” tegas Eva saat jumpa pers Peringatan 23 Tahun Demonstrasi Rakyat 8888 Myanmar di Press Room Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta Senin (8/8).