Pemerintah Diminta Transparansi Hasil Perundingan Batas ZEE RI-Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Poltikus Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadrie meminta pemerintah melibatkan DPR dalam dialog sengketa maritim dengan Vietnam terkait penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Adapun perundingan mengenai penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam pertama kali diadakan pada 21 Mei 2010. P ertemuan yang sudah dilakukan belasan kali tersebut kini mulai mencapai titik terang.

Diketahui Tim Teknis Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan ke-14 pada pertengahan Juli 2022. Indonesia dikabarkan siap untuk membuat konsesi untuk mempermudah proses negosiasi.

"Ini masalah kedaulatan, hal yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga kewajiban DPR RI untuk terlibat, karena merupakan perwakilan rakyat,” kata Syarif, belum lama ini.

Syarief meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR RI dan publik. Dia menilai proses perundingan antardua negara ini dianggap tidak transparan.

Menurut Syarief, penetapan batas ZEE ini akan berdampak pada dua sisi, yakni dari segi kedaulatan dan juga segi ekonomi.

Pertama, segi kedaulatan, perlu diketahui penetapan batas wilayah negara merupakan isu yang sensitif karena menyangkut hajat orang banyak.

Kedua, segi ekonomi, Indonesia sebagai negara maritim yang kaya sumber daya laut tentu sangat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan untuk mengisi kas negara dan juga demi kestabilan ekonomi.