Pemerintah Diminta Turun Tangan Cegah Konspirasi di Pemilihan Rektor UPI

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) lintas fakultas meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap proses pemilihan rektor UPI periode 2025-2030.

Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Kabinet, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek. Mereka mencium adanya konspirasi untuk memenangkan kandidat tertentu.

Pada saat yang sama, para dosen yang mengirimkan surat atas nama civitas akademik UPI ini mengapresiasi pernyataan Ketua MWA UPI untuk melaksanakan pemilihan rektor secara demokratis, jujur, dan transparan.

Pernyataan Ketua MWA tersebut disampaikan pada saat pidato sosialisasi Peraturan MWA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Rektor UPI beberapa waktu lalu.

“Kami sangat mendukung prinsip demokrasi, kejujuran, dan transparasi dengan tagline ‘Values for value, full commitment, no conspiracy’ sebagaimana disampaikan Ketua MWA. Kami sangat mendukung prinsip tersebut untuk diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Namun demikian, dalam praktiknya kami memantau bahwa pelanggaran prinsip tersebut bahkan sudah dimulai sejak pemilihan calon anggota Senat Akademik (SA) di tingkat fakultas,” bunyi pembuka surat.

Mereka mencatat, sejak pemilihan calon anggota SA di tingkat fakultas, bakal calon rektor yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat dengan cara sistematik dan massif telah memobilisasi dekan dan ketua program studi untuk memilih calon anggota SA yang dapat diatur dan diarahkan.

Upaya ini dilakukan dengan dasar hubungan patronase antara wakil rektor yang menjadi bakal calon dengan sekelompok dekan.

Mobilisasi dukungan berlanjut pada tahap pemilihan anggota MWA dari unsur SA. Bersama sejumlah dekan, bakal calon kandidat terlebih dahulu menetapkan nama-nama yang akan dipilih dari fakultas yang dianggap pasti mendukung yang bersangkutan.