Pemerintah Diminta Turun Tangan Cegah Konspirasi di Pemilihan Rektor UPI

“Apakah Menteri akan menggunakan suara sebesar 35 persen atau satu suara? Jika Menteri pada tahap pertama pemilihan bakal calon rektor dari banyak calon menjadi tiga bakal calon rektor hanya diberikan hak satu suara, maka hal ini bisa ditafsirkan dan dimanfaatkan untuk adanya kecenderungan konspirasi meloloskan kartel tiga calon rektor. Pada saat yang sama mengenyampingkan calon rektor di luar kelompok mereka. Secara kuantitatif, sembilan orang anggota MWA dari unsur internal SA akan mendukung calon rektor dari hasil pemufakatan sebelumnya,” lanjut surat tersebut.

Ketiga, peraturan MWA yang sama juga memuat pasal tentang adanya tim pendukung panitia. Tim tersebut selayaknya diisi oleh orang-orang independen.

Faktanya, ketua dan wakil ketua tim diisi oleh dosen yang tidak independen dan berpihak kepada bakal calon kandidat tertentu.

Mereka mengecam praktik-praktik politik tidak fair yang dilakukan sekelompok pihak dalam prosedur pemilihan rektor bertentangan dengan etika perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran akademik atas dasar objektivitas dan rasionalitas.

Selain itu, praktik-praktik politik praktis konspiratif dari kelompok pendukung bakal calon kandidat tertentu akan menciptakan suasana kampus yang tidak kondusif dalam membangun soliditas civitas akademika karena akan membelah kelompok-kelompok politik.

“Suasana seperti ini akan menjadi pertentangan dengan misi pemerintah dalam hal ini Presiden RI yang menginginkan agar kampus menjaga jati dirinya sebagai lembaga akademik yang akan melahirkan sumber daya manusia unggul. Caranya adalah dengan menciptakan harmoni kehidupan, bukan menjadi ajang politik praktis para elite kampus,” tandas surat tersebut.

Di bagian akhir, para dosen meminta perhatian pemerintah agar meninjau ulang prosedur peraturan pemilihan rektor UPI.

Hal ini penting untuk menciptakan proses pemilihan berjalan secara demokratis, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan nilai-nilai etika.