Pemerintah Diminta Waspadai Makelar Pembebasan Sandera

jpnn.com - JAKARTA- Banyaknya awak kapal Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina, mulai menimbulkan tanda tanya besar. Selain karena kelemahan dari sisi keamanan, mudahnya Indonesia membayar tebusan juga dimanfaatkan para perompak.

"Gimana enggak jadi sasaran empuk, orang kita bayar uang tebusan terus, ya pasti mereka menyandera WNI kita lagi kalau ada yang melintas," ketus Wakil Ketua Komisi I DPR RI  TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6).

Meski pemerintah bantah mengeluarkan uang sepeserpun, Hasanuddin tetap yakin pembebasan tawanan pada dua penyanderaan sebelumnya berhasil karena ada yang dibayarkan. "Coba silakan cek sendiri, itu yang jadi perompak udah pada beli rumah semua, jadi ya bagaimana enggak jadi sasaran empuk, faktanya begitu," yakin TB Hasanuddin.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra. Dia berharap agar pemerintah hati-hati dalam memilih negosiator untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Sebab, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Filipina yang menjadi makelar pembebasan sandera.

"Karena di sana itu tim yang membebaskan rata-rata LSM. Pemerintah harus hati-hati karena di sana banyak makelar pembebasan," kata Supiadin.

Makelar pembebasan penyanderaan itu sudah biasa mencari uang dari negara-negara yang warganya disandera kelompok bersenjata di Filipina. "Dia bilang saya bisa, saya bisa. Jadi kalau kita salah pilih negosiator akan habis," jelas Supiadin.

Dia merasa prihatin atas disanderanya tujuh WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina. Sebab, kejadian itu bukan yang pertama kali, melainkan sudah keempat kalinya. "Pertanyaannya kenapa ini terjadi lagi?" tandas Supiadin. (dli/dil/jpnn)