Pemerintah Dinilai Gagal Atasi Karhutla, Siti Nurbaya Meradang

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar meradang karena pemerintah dianggap tidak mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, beberapa pekan terakhir. Apalagi ada suara yang menilai pemerintah gagal.

Siti merespons kritik dari Jikalahari Riau yang menilai kebakaran kembali terjadi karena pemerintah pusat dan daerah tidak bersiap-siap menghadapi musim kemarau.

"Dia (Jikalahari) punya standar apa, kalau bilang pemerintah enggak siap, dan lain-lain? Cek dikit dong, apa standarnya. Terukur menilainya," ucap Siti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2).

Dia menyatakan tidak akan mengelak dari fakta bahwa karhutla memang masih terjadi. Pemerintah, menurutnya, pasti akan memperhatikan dan mengambil langkah. Namun demikian, dia berharap kritik ke pemerintah juga harus didasari fakta yang benar juga.

Siti lantas menyodorkan data bahwa pada 2018 lalu, luas areal yang terbakar secara nasional mencapai 510.564 hektare. Angka itu bisa dibandingkan dengan kejadian 2015 yang mencapai 2,6 juta ha. Lebih jauh ke belakang, pada 2006 luas karhutla mencapai 8 juta ha, 1997 seluas 11 juta hektare.

Sejak kejadian besar pada 2015, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya di Riau melalui Badan Restorasi Gambut (BRG). "Artinya apa? Artinya optimistis dong. Ini terus kita perbaiki. Bayangin saja kalau sudah tinggal 200 ribu, 500 ribu. Berarti langkahnya jelas," tutur perempuan 62 tahun itu.

Untuk itu dia berharap ada standar yang jelas dalam menilai upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi karhutla, terutama di Riau. Segala upaya menurutnya sudah dilakukan, meskipun masih ada kekurangan yang mesti dibenahi ke depan.

Selain itu, kalau kebanyakan yang terbakar belakangan ini adalah lahan masyarakat, maka harus dicari jalan. Misalnya masalah pembukaan lahan tanpa dibakar, namun rakyat tetap bisa berusaha.