Pemerintah Dinilai Gugup Hadapi Masalah Jiwasraya dan Asabri

"Dan UU mengenai penjamin polis itu disebutkan paling lambat tiga tahun sejak UU Perasuransian diundangkan. Artinya keberadaan paling lama UU Penjamin Polis itu terbit tahun 2017 lalu, bukan sekarang baru bahas rencana membahas UU," kata perempuan berhijab itu.

Terakhir, Okky juga memberi catatan atas abainya fungsi legislasi yang dimiliki DPR dan pemerintah khususnya terkait keberadaan UU Penjamin Polis. Menurut dia, jika masalah ini dipandang perlu, maka Presiden Jokowi dapat menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) mengenai LPP.

"Salah satu syarat menerbitkan Perppu karena terjadinya kekosongan hukum. Saya kira opsi Perppu dapat dipilih presiden. Karena jika menunggu pembahasan DPR dan pemerintah membutuhkan waktu yang lama," ujarnya. (fat/jpnn)