Pemerintah Dinilai Kurang Bergairah Tuntaskan Masalah Honorer
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi menilai, ada penyebab utama hingga pemerintah kurang bergairah menuntaskan masalah honorer K2 maupun non K2.
Dari kajian dan diskusi yang dilakukan Divisi Litbang FHI, perspektif ekonomi politik dan arah kebijakan pemerintah, pemerintah kurang bergairah menyelesaikan permasalahan tenaga honorer karena utang negara menumpuk.
"Dari yang informasi yang beredar menyebutkan, utang luar negeri terus meningkat. Sementara target penerimaan pajak tidak tercapai sehingga memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Salah satunya dalam penyelesaian masalah honorer," kata Hasbi kepada JPNN.com, Minggu (26/1).
Dari sisi pengelolaan hasil sumber daya alam, lanjutnya, belum maksimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain itu 5 program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin lebih fokus pada peningkatan SDM, Pembangunan infrastruktur, dan lainnya.
Selain itu, menurut dia, kurangnya kemauan politik presiden dan elit kekuasaan. Walaupun secara politik di DPR RI, seluruh partai politik mendukung penyelesaian tenaga honorer.
Saat ini, kata diam honorer mungkin hanya berharap ada keajaiban yang tersisa dari perjuangan mereka bertahun-tahun. Karenanya, Hasbi mengajak seluruh honorer terus berjuang dan berdoa.
"Ini agar kehadiran negara dapat dirasakan oleh seluruh honorer melalui kebijakan pemerintah," katanya. (esy/jpnn)
Forum Honorer Indonesia (FHI) menilai,tidak adanya kemauan politik dari pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Honorer & ASN PPPK Desak Tambahan Gaji 2 Juta untuk Semuanya, Jangan Hanya Guru
- Pernyataan Terbaru Wakil Mendikdasmen soal Kesejahteraan Guru Honorer
- Jangan Ada Lagi Cerita Gaji Guru Honorer Kurang Manusiawi
- Honorer Calon PPPK 2024 Dinyatakan MS Disanggah OPD, Ada yang TMS karena Hal Sepele, duh!
- Beragam Penyebab Honorer Gagal Administrasi PPPK 2024, Niko: Sepele
- 2 Masalah Tak Terduga PPPK 2024, Salah Satunya soal Penyisipan