Pemerintah Dinilai Mau Enaknya Sendiri

Politisi muda dari PPP ini menyebut apa yang dilakukan Menkeu selama ini tidak mendidik. “Saya menyayangkan upaya-upaya Menkeu yang terus ngotot. Dia membawa masalah Newmont ke area politis, sebab mendasarkan berbagai pertimbangan secara politis dalam kaitan penggunaan keuangan negara. Dia sepertinya kurang memahami tatalaksana keuangan negara,” tambah Zaini.

Terkait tidak dilaksanakannya hasil audit investigasi BPK dalam kasus Newmont ini, sebelumnya Ketua BPK pada Selasa (3/4) menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu terancam terkena sanksi apabila tidak mau menuruti kemauan BPK terkait pembelian saham divestasi NNT sebesar 7 persen yang harus disetujui oleh DPR.

Sedangkan anggota Komisi VII bidang pertambangan dan energi, Satya W Yudha ketika dimintai tanggapannya menyatakan, sikap DPR tidak berubah yakni pembelian sisa saham divestasi Newmont itu harus atas persetujuan DPR. Jika tidak, potensi pelanggaran UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara sangat tinggi karena pembelian saham itu menggunakan dana PIP yang sebenarnya diperuntukan bagi dana infrastruktur.

Ditanya soal perkembangan persidangan di MK soal Newmont, dia tidak mau berkomentar banyak. “Kita tegaskan saja sikap DPR yang teguh dan tidak berubah. Kalau MK, itu lembaga lain, saya tidak akan menanggapi. Ikuti saja,” katanya.