Pemerintah Dinilai Panik Hadapi Harga BBM

Lebih lanjut, Sadar juga mengkritisi daya serap anggaran birokrasi yang hanya 94 persen saja. Kalau penghematan pos belanja birokrasi dilakukan, itu sudah cukup untuk menutupi beban subsidi BBM saat ini.

"Salah satu langkah bijak untuk memenuhi rasa keadilan dan kepantasan adalah dengan mengalokasikan minimum setara 17 persen dari belanja birokrasi untuk subsidi BBM dalam APBN," ujarnya.

Patokan 17 persen dari belanja birokrasi ini juga ditujukan untuk mengontrol laju belanja birokrasi yang tidak efisien itu.

"Efisiensi belanja birokrasi sebesar 6 persen saja sudah sangat mencukupi untuk menambal beban subsidi BBM yang terus membengkak. Dengan opsi menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1500, maka hanya dihasilkan tambahan alokasi sebesar Rp60 triliun. Sementara dengan efisiensi 6 persen dari total belanja birokrasi, masih ada sisa Rp26 triliun," pungkasnya. (fas/jpnn)