Pemerintah Dinilai Tak Adil pada Indonesia Timur

Pemerintah Dinilai Tak Adil pada Indonesia Timur
Pemerintah Dinilai Tak Adil pada Indonesia Timur
Untuk pendidikan, JK menyatakan bahwa orang-orang yang ada di belahan timur Indonesia itu berhak atas pendidikan yang sama dengan yang ada di belahan barat atau Pulau Jawa. "Bangsa yang maju adalah bangsa yang bergantung dengan nilai tambah bangsa itu. Bangsa ini harus memiliki kesetaraan dalam pendidikan," imbuh Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Pernyataan JK tersebut lantas diperkuat oleh pakar ekonomi pembangunan FE UI, Suahasil Nazara. Dia mengatakan, perlu adanya komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan di luar Jawa, karena investasi pendidikan akan berguna bagi masa depan.

Sementara, Dekan FE UI, Firmanzah, mengatakan bahwa pembangunan KTI akan berhasil jika dilakukan dengan "political will" dari pemerintah. Selain itu menurutnya, diperlukan pula adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. "Dengan adanya niat baik pemerintah dan kerjasama antar instansi ini, maka pembangunan KTI bisa terintegrasi dengan baik," ujar Firmanzah. (fas/jpnn)

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Burhanudin Napitupulu menegaskan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) saat ini diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat,


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News