Pemerintah Dinilai Tak Akan Berani Paksakan Pertamax

JAKARTA - Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai pemerintah tidak akan berani melakukan kebijakan tentang larangan tentang mobil buatan setelah 2006 menggunakan Premium. Pasalnya, sekarang ini sudah mendekat Pemilu Presiden.

Menurut Komaidi, pemerintah dinilai hanya berani melakukan pembatasan khusus bagi kendaraan pemerintah. "Kalau pemerintah tegas, setidaknya harga BBM subsidi sudah naik," katanya, Sabtu (19/1).

     

Ditambahkannya, ketidaktegasan pemerintah itu terlihat dari kengototan dalam melakukan pembatasan BBM subsidi hanya kepada kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD, serta kendaraan pertambangan dan perkebunan. "Kebijakannya masih itu-itu saja, yang sudah pasti tidak akan efektif mengurangi subsidi secara signifikan. Padahal pembatasan seperti lebih ramai polemiknya daripada hasilnya," jelasnya

     

Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kepada pemerintah agar mobil keluaran setelah tahun 2006 dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Alasannya selain membantu mengurangi beban negara, hal itu juga bisa membuat kendaraan menjadi lebih awet.