Pemerintah Disarankan Bentuk Satgas Outsourcing

JAKARTA - Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan pemerintah agar segera membentuk komite ataupun satuan tugas (satgas) yang khusus menangani outsourcing (alih daya). Dengan komite khusus itu maka diharapkan seluruh masalah dan pengaduan mengenai penyelewengan praktek outsourcing dapat tersalurkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Alangkah baiknya dibuat suatu komite atau satgas untuk menampung pengaduan dari semua pihak yang  merasakan penyimpangan praktek outsourcing. Kalau memang benar adanya, nanti pemerintah bisa langsung menurukan pengawas dan langsung ditindak,” kata Kuasa Hukum Apindo, Endang Susilowati, dalam acara diskusi tentang Jaminan Kelangsungan Pekerjaan dalam Sistem Outsourcing di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Selasa (30/10).

Menurutnya, selama ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah mengenai masalah outsourcing. Akibatnya, tak jarang masyarakat ataupun pihak pekerja menjadi hakim sendiri  dan berani mengancam perusahaan.

 

“Seharusnya gerakan-gerakan ini yang harus distop. Kejadian seperti itu bisa ditekan dengan meingkatkan fungsi pengawas. Mungkin ini terjadi karena pengawas sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan,” tuturnya.