Pemerintah Disarankan Sabar Tunggu Janji Australia
jpnn.com - JPNN.com - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf meminta pemerintah menahan diri dalam menyikapi penangguhan kerja sama TNI dengan militer Australia atas dugaan melecehkan Pancasila.
"Menurut saya, pemerintah sebaiknya sementara ini menahan diri dulu dan tidak emosional karena janji pemerintah Australia menginvestigasinya sudah disampaikan ke publik," kata Al Araf kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1).
Sebab, lanjut Al Araf, diperlukan pendalaman investigasi oleh pemerintah tentang penghinaan terhadap Pancasila.
Ketika penghinaan itu ternyata benar berdasarkan investigasi objektif, maka pemerintah harus bersikap tegas.
Dia tidak mempersoalkan pemerintah mengambil langkah tegas dengan pemutusan kerja sama militer kedua negara.
Akan tetapi, jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menilai penghinaan terhadap Pancasila itu sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan.
Itu sebabnya diperlukan investigasi lebih dalam agar pemerintah punya alasan kuat untuk memutuskan kerja sama pertahanan itu.
"Sementara ini sebaiknya presiden mengambil sikap di depan untuk memerintahkan pada Menhan (menteri pertahanan) dan panglima TNI, menunggu prosesnya dan tidak lagi merespon secara berlebihan," pungkasnya.
JPNN.com - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf meminta pemerintah menahan diri dalam menyikapi penangguhan kerja sama TNI dengan militer Australia
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral