Pemerintah Ditantang Susun Bersama Regulasi DBH Perkebunan
Kamis, 05 Juli 2012 – 19:35 WIB
"Jembatan dan jalan sebagai andalan utama perekonomian daerah akan semakin cepat rusaknya, sementara biaya pemeliharaannya yang bersumber dari kontribusi ekspor sawit tidak diperoleh daerah," kata Nasrul Abit.
Kondisi ini harus segera diperbaiki dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten sesuai dengan potensi ekonomi yang dimilikinya. "Jalan keluarnya, harus ada regulasi khusus yang mengatur perimbangan keuangan daerah yang bersumber dari hasil subsektor perkebunan," saran Nasrul Abit. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nasrul Abit meminta bupati yang daerahnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Libur Nataru, Pemerintah Bakal Segera Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Storm Trade Luncurkan Program Ambassador untuk Influencer dan Advokat Kripto
- SIG & PT Pertamina Lubricants Kembangkan Pelumas Open Gear Dalam Negeri
- Erwin Aksa: Persiapan Rapimnas Kadin 2024 Berjalan Baik dan Sesuai Rencana
- Ruas Falah Dukung MIND ID Mengakselerasi Pembangunan SGAR Mempawah Fase II
- Toshiba Berbagi Tips Menjaga Kebersihan Dispenser