Pemerintah Dituding Abaikan Aspirasi Pengusaha Tambang

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman menyebut langkah pemerintah cenderung mengabaikan aspirasi dari kalangan pengusaha tambang nasional. Menurut Erwin Usman, kebijakan larangan ekspor mineral mentah pada Januari 2014 bukanlah langkah yang bijak dan akan berdampak pada sektor usaha ini.

Erwin melihat pemerintah juga tidak siap menghadapi gelombang PHK Massal dan ancaman resesi ekonomi sebagai efek domino dari kebijakan yang berpotensi menutup 10.600 perusahaan tambang di Indonesia.

"PHK secara besar-besaran juga disampaikan oleh perwakilan dari Dirjen PHI Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kesempatan rembuk Nasional Pengusaha dan Pekerja Tambang Mineral Indonesia beberapa hari lalu. Jadi paparan yang disampaikan oleh kalangan pengusaha tambang mineral nasional dan serikat pekerja tambang bukanlah omong kosong belaka," ujar Erwin di Jakarta, Sabtu (28/12).

Karenanya sebelum pemerintah resmi memberlakuan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2012 pada 12 Januari mendatang, pihaknya berharap dapat berunding bersama mencari solusi yang baik.

"Seyogyanya pemerintah bisa duduk bersama dengan kalangan pengusaha dan pekerja tambang untuk mengakomodir aspirasi dari para pelaku industri tambang mineral nasional, yang dipastikan menjadi pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini," harapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah bisa mendahulukan kepentingan industri tambang mineral nasional dalam hal ini para pemegang IUP yang notabene pengusaha tambang dalam negeri. "Dibandingkan mementingkan para pemegang kontrak karya pertambangan yang jelas-jelas telah puluhan tahun melakukan pengolahan SDA dan penjualan mineral mentah dibanding para pemegang IUP yang baru ada sejak 2009," papar Erwin.

Dari pertemuan itu diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan ataupun hanya menguntungkan beberapa pihak saja dari diterapkannya UU Minerba Nomor 4 tahun 2012. "Sehingga kebijakan hilirisasi yang akan diterapkan tidak membabibuta dan pada akhirnya kembali hanya menguntungkan kepentingan asing semata," tegasnya. (chi/jpnn)