Pemerintah Dituding Kurang Terbuka Soal CAFTA

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR terus mempersoalkan ratifikasi kesepakatan China-Asean Free Trade Area (CAFTA). Bahkan para politisi Golkar di DPR menuding ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikap kukuh pemerintah untuk tetap melaksanakan CAFTA sekalipun masih banyak sektor yang belum siap.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1) menyatakan bahwa terdapat 15 sektor indutri yang perlu mendapat perhatian jika pemerintah memang bersikeras melaksanakan CAFTA. 15 sektor industri itu antara lain tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alat-alat dan hasil pertanian, alas kaki, sintetik fiber, elektronika, kabel dan peralatan listrik, industri permesinan, besi dan baja, industri komponen manufaktur dan otomotif, kosmetik dan jamu, mebel dan furnitur, ban, serta jasa konstruksi.

"Perlu renegosiasi atas sektor-sektor itu. Karena memang masih belum siap. Hari ini saja saya mendengar ada dua pabrik sintetik fiber tutup. Apa pemerintah masih tetap mamu memaksakan?" ujar Airlanngga yang dalam kesempatan itu didampingi anggota Komisi I DPR Agus Gumiwang dan Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Karenanya jika melihat sikap ngotot pemerintah dalam penerapan CAFTA per 1 Januari lalu, Airlangga menuding pemerintah tidak bersikap transparan. Pasalnya, persoalan CAFTA baru disodorkan pada penghujung 2009. Sementara sejak 2004, persiapan infrastruktur untuk CAFTA agar produk Indonesia memiliki daya saing yang memadai tidak dilakukan dengan baik.