Pemerintah Dituding tak Jujur Soal Data Kemiskinan

Dia mengungkapkan, peningkatan efektifitas belanja sosial  memang harus dilakukan sejak lama. Apalagi alokasi belanja sosial sangat berpotensi diselewengkan dan sedikit yang tersalurkan pada rakyat kecil.  "Barangkali pemerintah juga tahu bahwa potensi perburuan rente (rent seeking) di belanja sosial ini cukup besar. Apalagi menjelang Pemilu.  Jadi, ini bukanlah terobosan," kritiknya.

Menurutnya, pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan dengan menggunakan standar internasional Rp18 ribu per hari bukan Rp7ribu perhari. "Keberanian untuk jujur  memotret fenomena kemiskinan, adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan," pungkasnya. (boy/jpnn)