Pemerintah Dituding Tak Konsisten Tetapkan Margin PLN

Pemerintah kata Hatta, juga telah menyiapkan kebijakan rasionalisasi Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kebijakan Subsidi Terarah untuk masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, dukungan pemerintah kepada PLN untuk mengatasi darurat listrik diwujudkan dengan memberikan pinjaman ke PLN tanpa bunga, melakukan konversi pinjaman pemerintah ke PLN menjadi ekuitas, serta meminta PLN untuk melakukan efisiensi operasi dan investasi.

Terhadap hal tersebut, Samsul sendiri berpendapat bahwa itu merupakan langkah positif. "Pada dasarnya, Komisi VII menginginkan PLN melakukan efisiensi dan mengurangi losses di bawah satu digit. Kalau itu mampu dibenahi, PLN bisa berangsur lebih baik," ucapnya.

Sementara dari aspek regulasi, guna mewujudkan jaminan pasokan listrik 2010, pemerintah juga telah menyiapkan empat rancangan Peraturan Presiden (Perpres), masing-masing yaitu Rancangan Perpres Perubahan Pepres 71/2006, Rancangan Perpres Perubahan Perpres 72/2006, Rancangan Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Gas dan Batubara, serta Rancangan Pepres Tim Terpadu Penyelesaian Listrik Swasta (IPP). Di mana untuk listrik dari panas bumi, pemerintah melalui Menteri ESDM telah menerbitkan Permen ESDM tentang Harga Patokan Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. (esy/jpnn)