Pemerintah Dituding Tak Sosialisasikan SKB 3 Menteri
Rabu, 09 Februari 2011 – 23:32 WIB

Pemerintah Dituding Tak Sosialisasikan SKB 3 Menteri
JAKARTA - Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah yang diteken tiga menteri sejak dua tahun lalu, dinilai tidak pernah disosialisasikan dengan serius oleh pemerintah. Akibatnya, gesekan antara warga dengan Jemaat Ahmadiyah pun terus terjadi.
“Saya curiga malah mereka (pemerintah) tidak pernah melakukannya (sosialisasi) kepada warga,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding, Rabu (9/2) saat menghadiri acara Deklarasi Gerakan Kebangsaan Jamin Kebhinnekaan dan Kebebasan Beribadah di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (9/2).
Menurut Karding, tidak adanya sosialisasi itu terbukti dengan mencuatnya kembali kekerasan mengatasnamakan agama beberapa hari terakhir ini. Salah satunya adalah terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandenglang yang menewaskan tiga orang pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
Padahal, pada butir-butir yang dituangkan dalam keputusan tersebut sudah ditekankan pentingnya untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. “Nah, kalau yang terjadi nyatanya masih (kacau) begini, berartikan tidak jalan keputusan yang telah dibuat itu,” ungkapnya.
JAKARTA - Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah yang diteken tiga menteri sejak dua tahun lalu, dinilai tidak pernah disosialisasikan
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD