Pemerintah Dituding Terus Ganjal RUU BPJS

Kejanggalan kedua tercium pada rapat pebahasan RUU BPJS pada 14 Oktober, ketika Menkeu Agus Martowardojo bertugas ke Prancis. Pada waktu yang bersamaan, Menkes juga mengantarkan surat ketidakhadiran  dengan alasan tugas ke Solo. Dua menteri lain yakni Menteri Hukum dan HAM serta Kepala BAPPENAS membatalkan kehadiran lewat telepon dengan alasan karena menteri dilarang mengambil kebijakan strategis.

"Sangat tidak masuk akal sehat bila ada kelompok yang menolak RUU BPJS padahal pekerja akan dapat jaminan kesehatan seumur hidup dan dana pensiun. Rakyat pun akan mendapatkan jaminan kesehatan bukan hanya bantuan sosial seperti Jamkesmas atau Jamkesda yang sangat limitatif dari kepesertaan, tidak portabilitas, dan juga tidak ada transparansi anggaran yang merupakan uang rakyat," beber Said.

KAJS, lanjutnya, memandang RUU BPJS akan sangat dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kelompok yang masih menolak dan tidak mau adanya Jaminan Sosial adalah kelompok yang sarat dengan kepentingan pribadi. (Esy/jpnn)