Pemerintah Diyakini Mampu Menjaga Gejolak Perekonomian Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksektif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai pemerintah mampu menjaga ekonomi masyarakat di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu disampaikan Abbas dalam webinar bertajuk 'Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak?', yang digelar Moya Institute.

Abbas menuturkan, gejolak perang Ukraina dan Russia memang menjadi penyebab berkurangnya rantai energi dunia. Namun, Abbas menilai pemerintah bisa mengatasi dampaknya.

"Sebab posisi ideologi masyarakat yang amat mengandalkan peran pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Terlebih, program bantalan sosial yang digagas pemerintah muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut. Pemerintah pun dinilai mampu menjaga kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai," kata Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto.

Kehadiran program kerakyatan itu tak lepas dari kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi energi.

Pasalnya, subsidi energi dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).