Pemerintah-DPR Sepakat Tuntaskan 65 RUU Pemekaran

jpnn.com - JAKARTA - Rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis (26/6), sepakat menuntaskan pembahasan 65 Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dan non Papua dalam dua bulan ke depan.

Hal itu diputuskan Ketua Komisi II Agun Gunanjar saat memimpin rapat yang juga dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, serta Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja dan para anggota.

Sedianya Raker tersebut membahas persiapan pembahasan 22 RUU DOB. Namun sesuai Surat Presiden No. R-13/Pres/02/2014 tanggal 27 Februari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pembahasan 22 RUU DOB dilakukan setelah diselesaikannya pembahasan 65 RUU DOB.

"Sesuai surat presiden, pemerintah berpendapat pembahasan 22 RUU dapat dilakukan setelah pemerintah dan DPR RI menyelesaikan Bab RUU 65 DOB. Kita telah sepakat akan membahas satu persatu," kata Gamawan.

Kendati demikian, pada kesempatan itu Komisi II bersama Mendagri telah sepakat dibentuknya Panitia Kerja (Panja) 22 RUU DOB dengan ketuanya Hakam Naja. Diputuskan juga bahwa Panja sudah dapat bekerja sembari pembahasan 65 RUU berjalan.

"Disepakati pembentukan Panja 22 DOB yang dipimpin Bapak Hakam Naja. Panja sudah bisa mulai bekerja membahas RUU 22 DOB," ujar Agun.(fat/jpnn)