Pemerintah Dukung Tengkulak Dirangkul
Jumat, 01 Agustus 2008 – 14:23 WIB
JAKARTA--Pemerintah mendukung langkah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang akan merangkul para tengkulak yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Punggawa. "Eksistensi mereka harus dipertahankan karena sudah ada sejak ratusan tahun. Namun cara kerjanya yang harus lebih baik. Punggawa itu ada dimana-mana. Mereka lebih tahan dengan dampak krisis. Buktinya, koperasi jatuh tapi tengkulak tidak kan," tegas Wakil Preasiden RI, HM. Jusuf Kalla usai Shalat Jumat di Istana Wapres, 1 Agustus. JK menambahkan, kendati image tengkulak sangat buruk, namun tidak semuanya buruk. JK mengakui ada kesalahfahaman terkait fungsi para punggawa. "Punggawa itu pedagang menengah dan fungsinya baik. menjembani produsen dengan konsumen. Sama dengan grosir. Bahkan, dulu di Makassar kita pernah mau buat punggawa teladan," terang JK. JK mengakui, bunga tinggi masih potensial diterapkan punggawa dan akan memberatkan nelayan. Terkait hali tu, pemerintah akan berupaya membantu dan mengarahkan agar bunga yang diterapkan punggawa bisa lebih kecil. "Salah satu caranya adalah dengan mempertandingkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan pemerintah," tandasnya. Sekjen HNSI, Adil Surya menambahkan, total produksi perikanan nasional mencapai 5 juta ton dengan biaya produksi Rp2 ribu perkilo. Dengan demikian, total biaya produksi Rp10 triliun. 80 persen dari total produksi ikan itu dihasilkan oleh melayan kecil. "Nelayan kecil ini hampir semuanya mendapat pasokan dana dari para punggawa. Nah bisa dibayangkan bagaiamana kuatnya kontribusi mereka. Yang patut dipikirkan saat ini, bagaimana agar antara nelayan dan punggawa nanti ada akad yang bisa sama-sama menguntungkan," tandas Adil. (ysd)
Baca Juga:
JAKARTA--Pemerintah mendukung langkah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang akan merangkul para tengkulak yang saat ini lebih dikenal dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BMKG: Seluruh Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Jumat Pagi
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis