Pemerintah Gagal Atasi Pencucian Uang

JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyesalkan Indonesia di-blacklist karena gagal mengatasi money laundering atau pencucian uang

Badan pengawas pencucian uang internasional, Financial Action Task Force (FATF,) dalam penelitiannya menyebut bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara yang paling banyak melakukan praktik pencucian uang.

RI disejajarkan dengan Pakistan, Iran, Ghana dengan alasan gagal memenuhi standar internasional terutama karena tidak dapat mengatasi aliran dana ke kelompok terorisme.

"Ini merupakan set back dan menunjukkan pemerintah tidak melakukan upaya yang berarti bagi upaya deradikalisasi," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, Sabtu (18/2), di Jakarta.