Pemerintah Gagal Distribusikan Subsidi

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, menaikkan harga BBM tahun ini benar-benar dirasakan sebagai ketidakadilan. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir ini, persentase terbesar dari total volume APBN hanya digunakan untuk gaji dan belanja pemerintah, termasuk remunerasi PNS. Sementara pemerintah gagal membangun infrastruktur, ada juga untuk membeli pesawat kepresidenan. "Semua ini sangat kontradiktif," tuturnya.

Oleh  karena itu, kata dia, aksi rakyat menentang kenaikan harga BBM bersubsidi harus dipahami sebagai tuntutan kepada pemerintah untuk konsisten mengaktualisasikan politik kesejahteraan rakyat. "Sekaligus desakan kepada SBY-Boediono untuk segera memperbaiki efektivitas pendistribusian BBM bersubsidi," ujar Bambang. (boy/jpnn)