Pemerintah Gagal Mendeteksi Dini Wabah PMK pada Hewan Ternak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pemerintah gagal mendeteksi dini wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah.
Johan menyesalkan kembali mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia dengan ditemukannya penyakit tersebut pada 1.649 sapi ternak di Jawa Timur dan juga ditemukan di Aceh.
“Ini menunjukkan pemerintah gagal mengantisipasi masuknya penyakit ini. Padahal PMK merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia karena menimbulkan kerugian sangat besar baik ekonomi maupun sosial,” ujar Johan Rosihan dalam siarn pers pada Rabu (11/5).
Politikus PKS ini mendesak pemerintah untuk segera bertindak cepat dan tepat melakukan antisipasi meluasnya penyakit ini demi keamanan pangan nasional, apalagi sebentar lagi akan memasuki momen Iduladha.
“Saya berharap pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya kebijakan impor daging sapi dan kerbau yang berasal dari negara-negara yang tidak bebas PMK. Hal ini berakibat fatal bobolnya pertahanan PMK,” ungkap Johan.
Lebih lanjut, Johan mendorong pemerintah melakukan isolasi pada daerah kabupaten/kota yang diidentifikasi sebagai sentra peternakan yang muncul suspect PMK.
Dia juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK.
“Termasuk daerah pasokan penerima ternak dari berbagai pelabuhan di berbagai wilayah,” ujar Johan.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pemerintah gagal mendeteksi dini wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah.
- 60 Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Ditemukan di Riau
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- Simpatisan Gelora Laporkan Mardani PKS ke MKD: Dia Selalu Mengolok-olok
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Komisi III Gelar RDPU Soal Misteri Pembunuhan Perantau Minang di Jakarta Timur
- Ini Kesimpulan Raker Komisi II & Menteri Nusron Wahid soal SHGB-SHM di Area Pagar Laut