Pemerintah Gagal Mendeteksi Dini Wabah PMK pada Hewan Ternak
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pemerintah gagal mendeteksi dini wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah.
Johan menyesalkan kembali mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia dengan ditemukannya penyakit tersebut pada 1.649 sapi ternak di Jawa Timur dan juga ditemukan di Aceh.
“Ini menunjukkan pemerintah gagal mengantisipasi masuknya penyakit ini. Padahal PMK merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia karena menimbulkan kerugian sangat besar baik ekonomi maupun sosial,” ujar Johan Rosihan dalam siarn pers pada Rabu (11/5).
Politikus PKS ini mendesak pemerintah untuk segera bertindak cepat dan tepat melakukan antisipasi meluasnya penyakit ini demi keamanan pangan nasional, apalagi sebentar lagi akan memasuki momen Iduladha.
“Saya berharap pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya kebijakan impor daging sapi dan kerbau yang berasal dari negara-negara yang tidak bebas PMK. Hal ini berakibat fatal bobolnya pertahanan PMK,” ungkap Johan.
Lebih lanjut, Johan mendorong pemerintah melakukan isolasi pada daerah kabupaten/kota yang diidentifikasi sebagai sentra peternakan yang muncul suspect PMK.
Dia juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK.
“Termasuk daerah pasokan penerima ternak dari berbagai pelabuhan di berbagai wilayah,” ujar Johan.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai pemerintah gagal mendeteksi dini wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di sejumlah daerah.
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat