Pemerintah Harus Ambil Alih Masalah BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) melakukan sidak ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Pertemuan ini untuk melakukan pembahasan Implementasi Program JKN-KIS, khususnya tentang pelayanan kesehatan.

Setelah pertemuan dengan pihak BPJS, Fahri menjelaskan bahwa problem yang ada pada BPJS itu karena posisinya berada di tengah, satu sisi ada ekspektasi masyarakat yang terus menerus semakin kuat, namun sisi lain ada problem yang memang menjadi PR politik.

“Strateginya kan sekarang yang harus dilakukan itu ada tiga, pertama penyesuaian iuran, yang kedua ada penyesuaian tindakan, dan baru yang ketiga itu adalah BPJS memerlukan fleksibilitas pembiayaan yang lebih, apakah pemerintah mau mengucurkan tambahan keperluan pembiayaannya itu, atau memberikan kebebasan kepada BPJS untuk men-sekuritisasi asetnya, sehingga menjadi bahan mereka untuk deal dengan perbankan demi keperluan dana tersebut," ujar Fahri.

Menurut Fahri pemerintah harus mengambil alih masalah ini agar BPJS tidak melakukan kreativitas-kreativitas di bawah yang akan tetap membebani masyarakat.

“Lebih baik pemerintah ambil alih, dan kalau belom bisa memberi cash, maka berikan kebebasan pada BPJS untuk men-sekuritasi asetnya sehingga dia bisa deal dengan perbankan, kalau bisa itu memang bank BUMN supaya deal nya juga di antara elemen-elemen dalam pemerintahan, tidak harus jatuh ke luar, bank asing, dan sebagainya," sarannya.(jpnn)