Pemerintah Harus Berhati-Hati Memakai Pinjaman Bank Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta berhati-hati dalam menggunakan kucuran pinjaman Bank Dunia senilai USD 300 juta yang ditujukan guna meningkatkan prasrana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat ekonomi lokal dengan kepariwisataan dan menarik investasi swasta ke Indonesia.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (4/6). Dia menyebutkan bahwa pemerintah mesti hati-hati dengan opsi pinjaman mengingat APBN masih dibayang-bayangi oleh beban pembayaran jatuh tempo utang yang terbilang besar. Pada 2018 ini saja mencapai Rp 390 triliun, disusul 2019 sekitar Rp 420 triliun.

"Pada kondisi seperti ini, tentu membuka opsi pinjaman harus ekstra hati-hati. Pengelolaan pinjaman harus produktif. Artinya pinjaman harus mampu memberi feedback yang berarti terhadap perekonomian, dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja baru," ucap Heri.

Setidaknya ada tiga sektor yang berpotensi besar sehingga harus didorong perkembangannya lewat investasi, yaitu pertanian, kesehatan, dan pariwisata. Terlebih sejak 2016, sektor pariwisata telah menjadi sumber pemasukan devisa terbesar kedua setelah CPO.

Bahkan, diperkirakan pada 2019 sudah mengalahkan pemasukan devisa dari industri kelapa sawit (CPO) itu. Apalagi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini sedang gencar mempromosikan 10 destinasi wisata baru ke masyarakat.

"Cuman memang pengembangannya butuh investasi yang besar sehingga daya saingnya bisa lebih tinggi lagi, dan tidak hanya terbatas di destinasi yang terbatas, tapi lebih luas hingga ke Indonesia bagian timur," tutur politikus Gerindra ini.

Di sisi lain harus diakui untuk sektor pariwisata, meminjam dana perbankan ekuitasnya mesti tinggi karena cashflow untuk membayar bunga itu terbatas sekali dan dalam jangka pendek. Biasanya ekuitas yang diminta di atas 40 persen karena memang kemampuan membayar dari pembayaran khususnya kamar hotel, akan dibandingkan dengan biaya konstruksi.

Kalaupun opsi pinjaman itu tak terhindarkan lagi, maka pemerintah mesti memastikan master plan atau road map yang bagus, termasuk reformasi birokrasi. "Master plan itu harus memuat dampaknya terhadap tenaga kerja lokal, peningkatan SDM yang lebih profesional, pembukaan lapangan kerja baru, hingga proyeksi pemasukan sumber devisa yang lebih besar dan kontribusi dalam neraca pembayaran," tutur dia.