Pemerintah Harus Bertanggung Jawab soal Pasokan LPG

JAKARTA - Ketua DPR RI HR Agung Laksono meminta pemerintah bertanggung jawab atas kelangkaan gas elpiji di sejumlah wilayah. Pemerintah, tegas Agung, harus segera bertindak untuk mengatasi kelangkaan itu.

Agung mengatakan hal itu kepada pers usai melantik enam orang anggota DPR pengganti antar waktu (PAW), di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (24/12). “Pemerintah harus bertanggung jawab. Ini akibat ketidaksiapan infrastruktur, terutama keberadaan kilang gas, akhirnya masyarakat yang menderita,” ucap Agung.

Agung juga menyatakan bahwa DPR mendesak pemerintah agar serius menangani kebijakan konversi, dengan menjamin ketersediaan gas elpiji 3 kg dan 12 kg di masyarakat, mempercepat dan memperbanyak pembangunan kilang gas di berbagai wilayah. “Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kelangkaan gas elpiji, karena pemerintahlah yang dengan gencar meminta masyarakat untuk melakukan konversi dari

minyak tanah ke gas elpiji beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Terkait soal penurunan harga BBM, Agung mengapresiasi positif langkah pemerintah yang telah menurunkan harga premium sebanyak dua kali dalam dua pekan terakhir dan juga penurunan harga solar. Kata Agung, rakyat menyambut baik penurunan ini, lebih-lebih tidak ada rentang waktu antara keputusan dan pelaksanaannya.