Pemerintah Harus Hitung Risiko Menyelamatkan Garuda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus menilai badai kesulitan keuangan PT Garuda Indonesia sedikit mereda setelah mendapat pinjaman jangka pendek dari Bank BRI yang totalnya lebih dari Rp 5 triliun serta talangan modal kerja dari pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun.

Deddy mengatakan, kesulitan Garuda juga mereda karena adanya inisiatif penundaan pembayaran SUKUK USD 500 juta yang jatuh tempo pada awal Juni 2020.

Angin segar itu berembus seiring dengan penunjukan PJT Partners sebagai financial advisor Garuda sebagai negosiator ke para pemegang SUKUK. Meski demikian, Garuda harus melakukan restrukturisasi bisnisnya agar bisa bertahan.

“Untuk mempertahankan hidupnya sampai keadaan new normal pasca Covid-19, Garuda setidaknya membutuhkan dana talangan sebesar USD 700 juta. Selain itu Garuda harus benar-benar merestrukturisasi bisnisnya secara menyeluruh jika masih ingin eksis pasca Covid-19,” kata Deddy, melalui pernyataan tertulis, Sabtu (16/5).

“Garuda bisa bernapas sedikit lega ketika pemerintah mengutarakan niatnya untuk memberikan ‘talangan modal kerja’ sebesar Rp 8,5 triliun. Walau suntikan talangan modal kerja ini terasa sangat janggal untuk perusahaan publik seperti Garuda, yang sebagian sahamnya dimiliki publik,” sambung Deddy.

Menurut Deddy, mekanisme suntikan dana tersebut harus jelas. Jika merupakan penyertaan modal negara (PMN) maka berarti pemerintah menambah kepemilikan saham di Garuda. Pada saat yang sama, publik pemegang saham juga harus menambahkan sahamnya, atau akan terdilusi jika tidak menambah sahamnya di Garuda.

“Jika sifat dari suntikan ini merupakan ‘talangan modal kerja’, mungkin sebagai utang subordinasi, maka mekanismenya tingkat pengembalian dan waktu pengembaliannya juga harus jelas,” ujar Deddy.

Sebagai contoh, kata Deddy, Singapore Air yang baru saja mendapat suntikan SGD 19 miliar. Suntikan dana tersebut terdiri dari SGD 5,3 miliar sebagai tambahan modal (equity) dari Temasek, SGD 9,7 miliar convertible bond oleh Temasek, serta SGD 4 miliar pinjaman dari DBS group Holdings.