Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Masyarakat untuk Hadapi Krisis Ekonomi Global
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya krisis ekonomi global.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan strategi pemerintah tepat dalam menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.
“Sangat setuju sekali mengingat memang ancaman utama berasal dari inflasi yang cukup tinggi,” kata Nailul, Jumat (7/10/2022).
Menurut dia, solusi untuk bertahan dari badai ekonomi global adalah dengan menjaga daya beli masyarakat.
Hal itu disebabkan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam negeri.
“Jadi, memang solusinya adalah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, karena PDB kita 50 persen dari konsumsi rumah tangga, ya sangat wajar sih kita fokus ke sana dan dukung fokus pemerintah soal itu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Airlangga, pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Nailul Huda menilai strategi pemerintah tepat dalam menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan bansos kepada masyarakat.
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- PPN 12 Persen Berpotensi Picu Inflasi Serius
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah