Pemerintah Harus Jaga Kelangsungan Otsus Papua

JAKARTA - Sepuluh tahun otonomi khusus (Otsus) Papua dilaksanakan namun belum siginifikan untuk kemajuan rakyat Papua, termasuk tingkat kesejahteraan dan pendidikan. Otsus Papua, dalam perjalanannya masih menyimpan persoalan baik ideologi, kultur, dan hukum. Karena itu semua masalah harus diselesaikan demi kelangsungan Otsus Papua.

Demikian kesimpulan diskusi Focus Grup Discussion (FGD) DPD, bertema “Menyelamatkan Kelangsungan Otsus di Papua” yang digagas Pansus Otsus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (28/2).

Acara yang dibuka Ketua DPD Irman Gusman ini adalah untuk ketiga kalinya selama 6 bulan bekerjanya Pansus Otsus Papua DPD. FGD masih akan dilakukan guna mencari akar persoalan terkendalanya pelaksanaan otsus di Papua. “Masih ada waktu dua bulan mencari semua persoalan yang muncul. Setelah itu, baru kita merumuskan solusi,” tegas Ketua Pansus Otsus Papua, Paulus Suminto.

Irman Gusman mengatakan, tujuan FGD adalah mencari akar persoalan pelaksanaan otsus Papua. Sebab masalah Otsus Papu ini bagi DPD sangat strategis mengingat kelahiran UU Otsus Papua 2001 yang menjadi dasar pelaksanaan Otsus Papua. “Hasil pembahasan dari DPD ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah dan DPR,” katanya.