Pemerintah Harus Lindungi Sawit dari Kampanye Hitam NGO Asing
jpnn.com, JAKARTA - Sektor kelapa sawit menunjukkan ketangguhannya selama pandemi Covid-19, dari aspek kontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Di daerah sentra kelapa sawit, aktivitas perekonomian terus berjalan tanpa hambatan.
Besarnya kontribusi kelapa sawit harus dibarengi keberpihakan pemerintah untuk melindungi komoditas ini dari kampanye hitam NGO (Non Government Organization) asing.
“Dari survei di 11 provinsi dan 31 kabupaten, pandemi Covid-19 tidak mengganggu ekonomi petani sawit. Kami sangat mensyukuri harga CPO dan TBS petani sangat tinggi,” kata Sekjen DPP APKASINDO Rino Afrino dalam siaran persnya, Senin (23/8).
Berkaitan pengentasan kemiskinan dan pembangunan, diakui Rino Afrino, banyak desa di wilayah terpencil yang dulunya tidak ada kehidupan. Faktanya kini berubah drastis setelah kelapa sawit masuk ke wilayah tersebut.
”Terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa. Kehidupan desa seperti kecamatan di mana indikatornya adalah kehadiran bank milik negara dan swasta,” kata Rino.
Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengakui bahwa kelapa sawit telah mampu mengurangi kemiskinan karena terdapat peranan rakyat di dalam rantai bisnisnya.
Kelapa sawit memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi sebuah areal terpencil menjadi lebih cepat.
Ada banyak kabupaten baru yang lahir di wilayah remote area seiring dinamisasi dan akselerasi perkembangan sawit. Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah tersebar di 190 kabupaten yang berdampak positif bagi perekonomian daerah.
Besarnya kontribusi kelapa sawit harus dibarengi keberpihakan pemerintah untuk melindungi komoditas ini dari kampanye hitam NGO asing.
- Apkasindo dan TSIT Jalin Kerja Sama Menyiapkan Petani Sawit Indonesia Hadapi EUDR
- Kembangkan Produk UKMK Sawit Petani di Sumbar, Aspekpir & BPDPKS Berkolaborasi
- PTPN IV PalmCo Targetkan 2,1 Juta Bibit Unggul Diserap Petani Sawit
- Ditunjuk jadi Operator National Dashboard, PT Surveyor Indonesia Berhasil Ekspor HRPO
- FGD BPIP Berharap Presiden Terpilih Jadi Panglima Pemberantasan Mafia Pertambangan
- Pemerintah Terus Dorong Integrasi Kebijakan Tata Kelola Kelapa Sawit yang Berkelanjutan