Pemerintah Harus Minta Maaf!
jpnn.com - JAKARTA - Banyak kalangan menilai bahwa upaya pemerintah belum maksimal dalam menyelamatkan WNI asal Bangkalan, Siti Zaenab dari hukuman mati di Arab Saudi. LSM Migrant Care pun mendesak pemerintah agar meminta maaf kepada keluarga Zaenab.
“Selain meminta maaf, pemerintah Indonesia harus menjamin masa depan pendidikan kedua anaknya," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Selasa (14/4).
Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki diplomasi pembelaan terhadap WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Apalagi untuk WNI seperti Zaenab, yang terpaksa membunuh majikannya lantaran tidak tahan terus-terusan mendapat siksaan.
Anis menegaskan, pidana yang dilakukan Zaenab adalah usaha pembelaan diri. Karenanya, hukuman mati terhadap Zaenab seharusnya dipandang sebagai pelanggaran HAM. "Eksekusi ini adalah pelanggaran berat. Karena hak hidup setiap orang harus dijamin," tegasnya.
Anis juga mendesak pemerintah untuk bersikap lebih keras kepada Arab Saudi terkait kasus ini. Pasalnya, mereka telah melanggar hukum dan kebiasaan internasional dengan tidak memberitahukan pelaksanaan eksekusi kepada perwakilan Indonesia.
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan persona non grata terhadap duta besar Saudi Arabia untuk RI," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Zaenab dieksekusi oleh otoritas Arab Saudi di Kota Madinah pada Selasa (14/4) waktu setempat. Sebelumnya, wanita yang menjadi buruh migran di negara kawasan Timur Tengah itu telah menjalani penahanan sejak tahun 1999. (dil/jpnn)
JAKARTA - Banyak kalangan menilai bahwa upaya pemerintah belum maksimal dalam menyelamatkan WNI asal Bangkalan, Siti Zaenab dari hukuman mati di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini
- Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Deputi KemenPAN-RB Beri Penjelasan
- Tinjau Gereja, Pj Gubernur Jakarta Pastikan Natal Berjalan Lancar
- Menko Pratikno dan Stakeholder Tinjau Pelabuhan Merak untuk Pastikan Kelancaran Nataru
- Kemensos dan BKN Gelar Tes Pegawai Disabilitas Netra dengan Sistem Komputer CACT
- Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka, Pengamat: KPK Harus Beri Penjelasan Terbuka