Pemerintah Harus Minta Maaf!
jpnn.com - JAKARTA - Banyak kalangan menilai bahwa upaya pemerintah belum maksimal dalam menyelamatkan WNI asal Bangkalan, Siti Zaenab dari hukuman mati di Arab Saudi. LSM Migrant Care pun mendesak pemerintah agar meminta maaf kepada keluarga Zaenab.
“Selain meminta maaf, pemerintah Indonesia harus menjamin masa depan pendidikan kedua anaknya," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Selasa (14/4).
Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki diplomasi pembelaan terhadap WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Apalagi untuk WNI seperti Zaenab, yang terpaksa membunuh majikannya lantaran tidak tahan terus-terusan mendapat siksaan.
Anis menegaskan, pidana yang dilakukan Zaenab adalah usaha pembelaan diri. Karenanya, hukuman mati terhadap Zaenab seharusnya dipandang sebagai pelanggaran HAM. "Eksekusi ini adalah pelanggaran berat. Karena hak hidup setiap orang harus dijamin," tegasnya.
Anis juga mendesak pemerintah untuk bersikap lebih keras kepada Arab Saudi terkait kasus ini. Pasalnya, mereka telah melanggar hukum dan kebiasaan internasional dengan tidak memberitahukan pelaksanaan eksekusi kepada perwakilan Indonesia.
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan persona non grata terhadap duta besar Saudi Arabia untuk RI," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Zaenab dieksekusi oleh otoritas Arab Saudi di Kota Madinah pada Selasa (14/4) waktu setempat. Sebelumnya, wanita yang menjadi buruh migran di negara kawasan Timur Tengah itu telah menjalani penahanan sejak tahun 1999. (dil/jpnn)
JAKARTA - Banyak kalangan menilai bahwa upaya pemerintah belum maksimal dalam menyelamatkan WNI asal Bangkalan, Siti Zaenab dari hukuman mati di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polisi Tangkap Pelaku Pembubaran Paksa Diskusi Diaspora di Hotel Grand Kemang
- Sekelompok Orang Bubarkan Diskusi, Din Syamsuddin: Refleksi dari Kejahatan Demokrasi
- Polisi Tetapkan 2 Tersangka Terkait Aksi Pembubaran Diskusi di Kemang
- Delegasi BKSAP DPR dan Parlemen Argentina Lakukan Pertemuan di Buenos Aires
- Biro Pemberitaan Parlemen Raih IDeaward 2024 Berkat Inovasi Lomba Konten Aspirasi
- Immanuel Ebenezer: Perusuh Diskusi FTA Harus Diseret ke Pengadilan