Pemerintah Harus Rebut Blok Mahkam

jpnn.com - JAKARTA – Pemuda Untuk Kedaulatan Energi (FPKE) mendesak pemerintah segera mengambil alih lapangan migas atau blok Mahakam. Pasalnya, perpanjangan kontrak karya dengan pihak asing justru hanya merugikan bangsa sendiri.

"Melalui momen peringatan sumpah pemuda 28 Oktober ini, kami mendesak pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang kontrak kerjasama blok Mahakam kepada perusahaan asing seperti Total dan Inpex. Karena sejatinya bangsa kita sendiri mampu mengolahnya," tegas Koordinator Pemuda Untuk Kedaulatan Energi (FPKE), Mu'min Elmin, dalam deklarasi petisi Pemuda 'Rebut Blok Mahakam', di Gedung Joang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Menurut Mu’min, bangsa ini harus merdeka secara ekonomi, karena itu merebut blok Mahakam untuk bisa dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah kewajiban negara ini. Apalagi, dalam aturannya, setiap badan usaha yang telah berakhir kontrak kerjanya, wajib segera mengembalikan terminasi yang dalam penguasaannya kepada bangsa dan negara.

"Inilah saatnya pemerintah menentukan sikap, untuk mengelola sendiri apa yang menjadi miliknya," tandasnya.

Mu’min yang juga duduk sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai, regulasi liberal-kapitalistik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah hanya menguntungkan para pelaku dari perusahaan asing saja. "Padahal, penerimaan negara dari sektor ESDM sebesar 28 persen saja, dari total APBN sebesar Rp 428 triliun pada tahun 2012, atau terbesar kedua setelah pendapatan negara di sektor pajak,’ paparnya.

Karena itu, keberadaan blok Mahakam yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing jelas melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 2, di mana sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,  dan bukan perusahaan asing.

"Ini tidak bisa dibiarkan, jangan sampai asing ikut kembali bermain menikmati sumber daya alam kita yang melimpah," tegas Mu’min yang menjelakan bahwa FPKE terdiri dari beberapa Organisasi kepemudaan (OKP) seperti, HMI, GMNI, GMKI, GMII, PMII, IKPNU, PMKRI dan beberapa OKP lainnya.

Sementara itu, kalangan  DPR  RI berjanji akan terus membantu advokasi atas diambilalihnya saham blok migas Mahakam oleh pemerintah untuk diberikan pengelolaannya kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.