Pemerintah Harus Rebut Blok Mahkam

"Persoalan itu kan kita mampu kelola Blok Mahakam. Kalau mampu, kenapa diberikan ke orang lain" Kalau kita mampu mengelola justru sangat bagus, dan keuntungan pasti akan lebih optimal untuk kita," tegas Wakil Ketua DPR, Sohibul Imam, di Gedung DPR, Senayan, Senin (28/10).

Karena itu, politisi PKS ini akan sekuat tenaga memberi advokasi untuk memperjuangkan blok Mahakam kembali ke dalam negeri setelah selama puluhan tahun memberi keuntungan untuk perusahaan asal Prancis dan Jepang.

"DPR optimis bisa merebut kembali blok Mahakam karena kita sudah berpengalaman sebelumnya. Contohnya kita pernah berhasil saat memperjuangkan blok Offshore North West Java (ONWJ). Saat itu, berhasil diberikan 100 persen ke Pertamina dari British Petroleum. Kemudian waktu West Madura Offshore juga kita perjuangkan, tapi hanya 80 persen ke Pertamina dan 20 persen ke yang lain," ujarnya.

Seperti diketahui, blok Mahakam terletak di lepas pantai Kalimantan Timur yang merupakan ladang migas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2,2 miliar cubic feet per hari dan cadangan migas sekitar 27,2 triliun. Kontrak Kerja Sama Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Total E&P Indonesie (Perancis) dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967, dengan masa kontrak selama 30 tahun.  Pada 1997, kontrak diperpanjang selama 20 tahun lagi, yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. (dms)