Pemerintah Harus Rem Pemekaran Bermotif Politik
Jumat, 19 Oktober 2012 – 21:30 WIB
“Jadi hal-hal ini harus menjadi perhatian utama. Intinya, perlu ada keberanian untuk menata sistem. Agar usulan pemekaran tidak lagi seperti diobral karena sarat dengan kepentingan politik,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemda, Khatibul Umam Wiranu menyatakan, pemerintah dan DPR berupaya semaksimal mungkin memenuhi target penyelesaian revisi UU Pemda pada Desember 2012 mendatang.
“Saat ini sudah pada tahap pengumpulan Daftar Inventarisasi Masalah dari fraksi-fraksi. Nanti setelah satu pendapat, baru memasuki tahapan pembahasan yang krusial,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA-Pemerintah perlu memperkuat kewenangannya terkait pemekaran daerah. Langkah ini untuk mengerem banyaknya usulan yang datang dari Dewan Perwakilan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila
- Legislator Golkar Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink, Ini Alasannya
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos
- Kutuk Aksi Carok di Sampang, Kiai Nasih Dorong Proses Hukum yang Cepat
- Pj Gubernur Sumut Jajaki Kerja Sama Pendidikan dan Perdagangan dengan Jepang
- Forum Kiai Jakarta Sebut Pernyataan Suswono Bukan Penistaan Nabi Muhammad