Pemerintah Harus Renegosiasi Utang

JAKARTA- Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para pejabat di masa pemerintahan Orde Baru, hingga saat ini dampaknya masih dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. “Sepertiga dari anggaran negara yang tersedia hanya digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang,” ungkap Rizal Ramli yang ditemui di Gedung DPR, Selasa (10/3).

Ia mengatakan, sebagian besar dari beban hutang tersebut telah dikorup oleh para pejabat pada masa pemerintahan yang lalu. Ironisnya kondisi itu  diketahui oleh Bank Dunia dan negara kreditor. “Utang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai utang najis yang harus direnegosiasikan ulang sehingga beban rakyat lebih kecil,” paparnya.

Ketergantungan terhadap utang, terang dia, dapat dikurangi secara drastis dengan melakukan perang terhadap korupsi dan penegakan hukum tanpa tebang pilih, peningkatan efisiensi anggaran dan penghentian pemebelian mobil dan rumah pejabat, serta pembangunan kantor-kantor pemerintah. “Penghematan dan efisiensi hanya bisa efektif jika dilakukan reformasi birokrasi yang agresif,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, pemerintah harus mengubah pola pengeluaran terutama untuk pembelian barang-barang modal atau capital spending yang mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun. “Pemerintah tidak perlu lagi membiayai pembelian peralatan dan barang modal, cukup dengan melakukan sewa guna saja sehingga pengeluaran tersebut cukup sekitar Rp70 triliun saja. Penghematan sekitar Rp30 triliun per tahun kan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur lainnya,” tandas dia. (cha/JPNN)